MEDAN – Ribuan warga Kecamatan Medan Perjuangan memadati acara Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Jalan Pimpinan, Gang Tabah, Kota Medan, Minggu (22/2/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Kota Medan, Zulkarnaen, ini menjadi ajang penyampaian aspirasi warga, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga persoalan lingkungan yang kerap menjadi keluhan sehari-hari.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Medan Perjuangan Taufik Hidayat, Kepala Puskesmas Sentosa Baru dr. Hari Putra Dermawan, Lurah Sei Kera Hilir I, serta perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Program “Medan Makmur” dan Harapan Baru Bansos
Dalam sambutannya, Zulkarnaen mengumumkan bahwa APBD 2026 telah mengesahkan program unggulan bertajuk “Medan Makmur”. Melalui program ini, anggota DPRD dapat mengusulkan bantuan sosial berdasarkan data riil masyarakat, tanpa terikat sistem desil yang selama ini dinilai kerap tidak tepat sasaran.
“Saya minta warga segera mendata calon penerima bantuan. Data riil di lapangan akan menjadi dasar kita mengusulkan bantuan agar benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” ujar Zulkarnaen.
38.107 Warga Medan Terancam Kehilangan Akses BPJS Kesehatan
Isu kesehatan menjadi perhatian serius dalam reses kali ini. Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dr. Hari Putra Dermawan, mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial telah menonaktifkan 304.917 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) secara nasional. Di Kota Medan, jumlahnya mencapai 38.107 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan. Khusus di Kecamatan Medan Perjuangan, sekitar 1.500 warga terdampak kebijakan tersebut.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan membuka peluang reaktivasi. Warga yang terdampak diminta segera mengajukan permohonan melalui Dinas Sosial dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga serta surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit.
“Batas waktu reaktivasi hingga Juni 2026. Untuk kondisi darurat, masyarakat tetap bisa langsung ke rumah sakit tanpa surat rujukan,” jelas dr. Hari.
Ia juga menambahkan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) kini telah diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara atas inisiasi Gubernur Bobby Afif Nasution.
Sampah, Banjir, dan Penertiban Hewan Jadi Sorotan
Dalam sesi dialog, warga juga menyoroti persoalan lingkungan. Zulkarnaen menyampaikan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan Pemko Medan untuk menertibkan hewan peliharaan yang mengganggu kenyamanan warga melalui Satpol PP. Terkait sampah, ia mengakui DPRD telah mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk menyediakan tong sampah di tiap lingkungan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa perilaku warga yang membuang sampah sembarangan, terutama ke parit dan saluran air, menjadi pemicu utama banjir di sejumlah titik seperti Jalan Perwira dan Simpang Sejati.
“Kami di DPRD selalu mendorong agar keluhan warga masuk dalam prioritas anggaran. Tapi eksekusi tetap di tangan pemerintah. Fungsi kami adalah pengawasan dan penganggaran,” tegasnya.
Ia pun mengajak warga aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar usulan mereka masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
MBG dan Lahan PJKA Brayan
Soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkarnaen meminta masyarakat proaktif. Jika ada pembangunan fasilitas MBG di wilayahnya, warga diminta melapor agar tenaga kerja lokal bisa diprioritaskan. Saat ini, menurutnya, masih ada penyesuaian sistem di tingkat pusat sehingga pendaftaran tenaga kerja belum dibuka.
Terkait lapangan bola di kawasan Brayan yang berada di atas tanah aset PJKA, Zulkarnaen meminta warga mengajukan surat resmi untuk audiensi. Ia berjanji akan mengundang pihak PJKA Regional Medan demi mencari solusi agar lahan tetap dapat dimanfaatkan warga secara aman.
Drainase, Lampu Jalan, dan Layanan Publik Jelang Ramadan
Menjelang bulan suci Ramadan, Zulkarnaen juga meminta Dinas Perhubungan bersama unsur kecamatan dan kelurahan mengecek lampu jalan agar berfungsi optimal saat salat Tarawih. Ia juga berharap PLN dan PDAM Tirtanadi dapat menjaga layanan tanpa gangguan.
“Apalagi cuaca sedang cerah, ini momen tepat untuk mengorek parit dan membenahi drainase,” ujarnya.
Ia pun membuka ruang audiensi di Gedung DPRD Kota Medan bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Silakan datang, sampaikan keluhan. Kami siap memfasilitasi dan mencari solusi bersama,” tutupnya.
Di penghujung acara, Zulkarnaen menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh warga, seraya berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, di lokasi kedua kegiatan reses, Ribuan warga kembali memadati reses Zulkarnaen dan menyampaikan aduun terkait administrasi kependudukan (adminduk) hingga BPJS Nonaktif
Reses yang digelar di Jalan Pimpinan, Kota Medan, Minggu (22/2/2026) ini dihadiri sekitar 1.800 warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Deli, dan Medan Timur.
Pantauan di lokasi, warga tampak antusias menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan administrasi kependudukan, layanan BPJS Kesehatan, hingga infrastruktur seperti drainase dan lampu jalan.
Ramadan Jadi Momen Kebersamaan
Mengawali sambutannya, Zulkarnaen menyampaikan permohonan maaf kepada warga di momentum Ramadan serta mengajak masyarakat menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah puasa. Ia juga mengapresiasi kehadiran warga yang tetap meluangkan waktu di tengah ibadah.
“Reses adalah kewajiban kami sebagai anggota legislatif untuk menyerap aspirasi dan memetakan persoalan riil di masyarakat. Terima kasih atas kehadiran bapak-ibu sekalian,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Medan Perjuangan Taufik Hidayat, Kepala Puskesmas Sentosa Baru dr. Hari Putra Dermawan, M.H(Kes), Lurah Sei Kera Hilir I, serta perwakilan Dinas SDABMBK dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Adminduk hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan
Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga surat keterangan kematian yang dinilai masih terkendala birokrasi.
Selain itu, kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi perhatian, terutama menjelang Ramadan. Warga meminta agar penerangan di sejumlah titik segera dibenahi untuk kenyamanan saat salat Tarawih dan aktivitas malam hari.
Menanggapi hal ini, Zulkarnaen meminta perwakilan Dinas Perhubungan yang hadir untuk segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menegaskan, forum reses menjadi ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan pelayanan publik.
Camat Apresiasi Partisipasi Warga
Camat Medan Perjuangan, Taufik Hidayat, yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat. Ia berharap momentum Ramadan dapat memperkuat kebersamaan antara warga dan pemerintah dalam membangun lingkungan.
“Kehadiran bapak-ibu sekalian membuktikan bahwa kepedulian terhadap pembangunan daerah sangat tinggi. Mari kita jaga kebersamaan ini,” kata Taufik.
BPJS Nonaktif, Pasien Gagal Ginjal Jadi Perhatian
Dalam sesi dialog, isu kesehatan menjadi perhatian serius. Sejumlah warga mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif, termasuk kasus pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin.
Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dr. Hari Putra Dermawan, menjelaskan bahwa pasien gagal ginjal kronis umumnya memerlukan tindakan hemodialisis dua hingga tiga kali sepekan sesuai indikasi medis. Ia mengimbau masyarakat tidak menunda penanganan dan mengikuti rekomendasi tenaga kesehatan.
Terkait kepesertaan yang nonaktif, dr. Hari menyarankan warga segera melengkapi identitas pasien untuk dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan.
“Untuk peserta BPJS Mandiri yang menunggak, tetap bisa mengakses layanan di puskesmas. Jika memerlukan rujukan ke rumah sakit, tersedia mekanisme pengaktifan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Pemko Medan maupun Pemprov Sumut sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi darurat melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), rumah sakit dapat membantu proses administrasi sesuai prosedur. Sementara untuk pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif akibat pembaruan data, warga diminta melengkapi dokumen persyaratan untuk dapat diusulkan kembali.
Janji Tindak Lanjut: Drainase, Jalan, dan Lapangan Gelora
Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk, Zulkarnaen menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan prioritas. Ia menyebut normalisasi drainase untuk mengurangi risiko banjir serta perbaikan jalan berlubang di wilayah Dapil III akan segera dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Selain itu, ia juga menyampaikan rencana penataan Lapangan Gelora guna mendukung aktivitas masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan perangkat daerah menjadi faktor penting dalam penyelesaian persoalan publik.
“Kehadiran kami dalam reses untuk memastikan aspirasi masyarakat tercatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan. Insyaallah, usulan bapak-ibu akan kami bawa dalam pembahasan anggaran dan program prioritas ke depan,” pungkas Zulkarnaen.
Di penghujung acara, ia kembali mengingatkan warga untuk memanfaatkan ruang audiensi di Gedung DPRD Kota Medan jika ingin menyampaikan aspirasi secara langsung di luar jadwal reses. (Red)
