MEDAN – Setiap kali hujan turun, kekhawatiran selalu menyelimuti warga Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Air yang menggenangi jalan dan permukiman bukan lagi peristiwa sesaat, melainkan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Harapan agar masalah itu segera mendapat solusi kembali disampaikan warga dalam kegiatan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen SKM, yang digelar di Lapangan Bola Sriwijaya, Jalan Suasa Tengah, Sabtu (25/7/2026).
Ribuan masyarakat memanfaatkan forum reses tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Selain banjir, warga juga mengeluhkan lampu penerangan jalan yang padam, persoalan administrasi kependudukan, hingga masih minimnya pemahaman mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan Inrianita, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Agus, Kasi PPM Kecamatan Medan Deli Rinaldi Zuhri, serta Sekretaris Kelurahan Mabar Hilir Mula Angkat.
Banjir Masih Menjadi Keluhan Utama
Dalam sesi dialog, persoalan banjir menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga. Mereka mengaku setiap musim hujan harus menghadapi genangan air yang bertahan hingga berhari-hari dan kerap memaksa sebagian warga meninggalkan rumah untuk sementara waktu.
Rajimin, salah seorang warga, berharap pemerintah segera menghadirkan solusi nyata melalui normalisasi drainase maupun pembangunan turap agar banjir tidak lagi menjadi ancaman rutin.
“Kami berharap ada kebijakan nyata sehingga masyarakat tidak lagi dihantui banjir setiap musim hujan,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari warga Lingkungan V, Suryisma. Ia mengatakan, hampir seluruh wilayah Mabar Hilir kini terdampak banjir karena saluran drainase yang tidak lagi berfungsi maksimal.
Menurutnya, hujan dengan intensitas rendah pun kini sudah cukup membuat air meluap ke permukiman.
Lampu Jalan Padam hingga Sampah di Parit
Selain banjir, warga juga meminta perhatian terhadap lampu penerangan jalan di Gang Jambu, Lingkungan V, yang telah lama padam sehingga mengganggu aktivitas masyarakat pada malam hari.
Tak hanya itu, Nurlija, warga lainnya, menilai persoalan banjir juga diperparah oleh kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah ke dalam parit.
Ia berharap pemerintah bersama aparat lingkungan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli menjaga kebersihan saluran drainase.
Warga Minta Penjelasan Soal IKD
Isu lain yang banyak dipertanyakan warga adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sebagian masyarakat mengaku belum memahami manfaat IKD dan khawatir program tersebut akan memengaruhi pelayanan publik maupun penyaluran bantuan sosial.
Isma, salah seorang warga, meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat tidak salah memahami fungsi IKD.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pendaftaran bagi warga lanjut usia yang belum memiliki telepon pintar atau tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital.
Selain itu, seorang warga juga mengeluhkan sulitnya mengurus dokumen kependudukan anak karena pernikahan orang tuanya baru dilakukan secara agama dan belum memiliki buku nikah resmi.
Zulkarnaen: Banjir Menjadi Prioritas Pemerintah Kota
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen SKM menegaskan bahwa penanganan banjir, khususnya di kawasan Medan Utara termasuk Kecamatan Medan Deli, telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan.
Politisi Partai Gerindra itu meminta masyarakat mencantumkan lokasi drainase yang belum pernah dinormalisasi dalam lembar aspirasi agar dapat segera diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait.
Menurutnya, penyelesaian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup memperkuat penyediaan sarana pengelolaan sampah, termasuk becak sampah, melalui koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan.
Selain itu, Zulkarnaen mendorong Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) segera melakukan normalisasi saluran drainase yang selama ini belum tersentuh.
Dishub Siap Tindak Lanjuti Lampu Jalan
Menjawab keluhan masyarakat terkait lampu penerangan jalan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan, Inrianita, memastikan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut.
Ia meminta pihak kelurahan maupun kecamatan menyampaikan titik-titik lampu yang bermasalah agar dapat segera dilakukan perbaikan.
Disdukcapil Jelaskan Manfaat IKD
Sementara itu, perwakilan Disdukcapil Kota Medan, Agus, menjelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan identitas resmi berbasis digital yang tersimpan dalam telepon pintar warga.
Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, NPWP, Kartu Identitas Anak hingga informasi kepesertaan layanan pemerintah secara lebih praktis.
Pendaftaran IKD dapat dilakukan di kantor lurah maupun kantor camat dengan menggunakan telepon pintar yang memenuhi spesifikasi. Bagi warga lanjut usia yang belum memiliki perangkat, pendaftaran dapat menggunakan telepon pintar milik anggota keluarga sesuai ketentuan yang berlaku.
Agus juga mengungkapkan bahwa mulai Agustus mendatang, pelayanan pencetakan dokumen seperti akta kelahiran, surat pindah, serta layanan IKD secara bertahap akan tersedia di seluruh kantor kecamatan di Kota Medan setelah proses pemasangan perangkat selesai.
Solusi bagi Warga yang Belum Memiliki Buku Nikah
Terkait persoalan administrasi kependudukan bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah, pensiunan KUA Medan, Yahya, menyarankan agar warga segera mengurus legalitas pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maupun mekanisme Isbat Nikah di Pengadilan Agama.
Setelah memperoleh penetapan pengadilan, pasangan dapat mengurus penerbitan buku nikah sebagai dasar penyelesaian dokumen kependudukan lainnya, termasuk akta kelahiran anak.
Forum reses tersebut menjadi ruang dialog yang mempertemukan masyarakat dengan pemerintah daerah. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam penyusunan program pembangunan, sehingga persoalan yang selama ini dihadapi warga Mabar Hilir dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. (Red)
